UMKM Meradang Imbas Kelangkaan LPG 3 Kg
Kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) turut merasakan dampak negatif akibat adanya kebijakan pelarangan pemerintah kepada pedagang eceran untuk menjual tabung gas bersubsidi LPG 3kg, sejak akhir pekan lalu.
Ketua Umum Asosiasi UMKM Hermawati Setyorini mengatakan pemerintah selama kelangkaan tabung gas LPG 3 kg belakangan ini terdapat sejumlah pelaku usaha UMKM terpaksa menutup usahanya.
Mayoritas pedagang UMKM saat ini hanya mampu menggunakan gas bersubsidi dengan harga terjangkau tersebut, dengan keterbatasan arus kas bisnisnya.
“Mereka ada yang sampai tidak jualan, karena mereka sudah menggunakan stoknya [gas LPG 3kg-nya. [Jika habis, maka] ga bisa jualan,” ujar Hermawati saat dihubungi, Selasa (4/2/2025).
Hermawati juga lantas mengaku tidak bisa bertindak apa-apa terkait yang terjadi pada pelaku usaha UMKM tersebut, sembari menyayangkan kebijakan pemerintah yang dinilai ‘asal-asalan’ itu.
Saat ini, dia memperkirakan dari total yang terdaftar sebanyak 50 ribu, setidaknya terdapat 20% anggota pelaku usaha UMKM, yang terpaksa menutup usahanya, termasuk masih berjualan namun tidak maksimal.
“Kita ada anggota 50 ribu, untuk makanan-minuman sekitar 40%, macam-macam juga, termasuk catering. Ada jasa, pertanian, perikanan. Tapi pelaku UMKM yang tidak di bidang itu terganggu juga,” ujar dia.
Adapun, kebijakan kontroversial yang dilaukan oleh Kementerian ESDM, yang berlaku pada 1 Februari 2025 kemarin tersebut sempat membuat gaduh lantaran menimbulkan antrean hingga menyulitkan masayarakat.
Kebijakan itu juga beirmbas pada terbatasnya stok pasokan gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (LPG) 3 Kg bersubsidi di tingkat pengecer lantaran hanya bisa dibeli di pangkalan resmi Pertamina.
Namun, kini, Presiden Prabowo Subianto langsung turun tangan untuk menginstruksikan agar pengecer dapat kembali berjualan sembari berproses untuk dijadikan sub-pangkalan resmi Pertamina.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Dasco menyebut sedianya Kementerian ESDM hanya diinstruksikan untuk menertibkan harga di pengecer agar tidak melebihi harga yang ditentukan.
Namun, pada akhirnya, Prabowo menginstruksikan Bahlil agar per hari ini mengaktifkan kembali pengecer gas LPG 3 Kg untuk berjualan seperti biasa. Saat hal tersebut berjalan, lanjut Dasco, nantinya para pengecer tersebut akan dijadikan sub-pangkalan resmi Pertamina.
“Jadi pengecer yang akan menjadi sub-pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal,” kata Dasco kepada awak media, di Kompleks Parlemen, Selasa (4/2/2025).
Dalam kaitan itu, Menter ESDM Bahlil Lahadalia juga meminta maaf lantaran kebijakannya tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, terjadi antrean yang membeludak di pangkalan Pertamina lantaran warga kesulitan mendapatkan LPG bersubsidi.
“Sudahlah, kesalahan itu tidak usah disampaikan ke siapa-siapa. Kami Kementerian ESDM yang harus mengambil tanggung jawab dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan dan penataan. Perintah Bapak Presiden wajib, tidak boleh ada masyarakat mendapatkan yang tidak tepat,” kata Bahlil.
