Dunia usaha mengeluhkan kenyataan pahit bahwa hujan mampu melumpuhkan Jakarta

Curah hujan ekstrem yang memicu banjir di sejumlah wilayah Jakarta dalam beberapa pekan terakhir telah mengganggu aktivitas ekonomi secara signifikan, dengan sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terpukul akibat kemacetan parah serta keterlambatan distribusi.

Staf khusus Gubernur Jakarta, Cyril Raoul “Chico” Hakim, menyatakan bahwa hingga kini belum tersedia angka resmi final dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun pemerintah provinsi terkait total kerugian ekonomi akibat banjir bulan ini, mengingat proses kajian masih berlangsung.

“Namun, dampak besarnya sudah tampak jelas melalui terganggunya mobilitas, merosotnya aktivitas usaha, serta kerusakan infrastruktur,” ujarnya kepada The Jakarta Post pada Rabu.

Chico menambahkan bahwa kegiatan manufaktur di kawasan rawan banjir, seperti Jakarta Timur dan Jakarta Utara, turut terdampak akibat genangan air yang berlangsung lama.

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyebutkan bahwa banjir telah menghambat secara serius akses menuju pelabuhan dan gudang di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok. Bahkan, dua terminal internasional sempat terendam air sehingga memaksa penghentian operasional sementara.

“Pada kejadian banjir pertama, aktivitas terhenti hampir setengah hari. Beberapa area pelabuhan internasional ikut tergenang,” ujar Ketua Umum ALFI, Adil Karim, kepada The Jakarta Post pada Kamis.

Banjir yang terjadi pada 12 Januari bertepatan dengan pasang laut dan banjir rob—masalah kronis di Jakarta Utara—sementara hujan deras berkepanjangan melampaui kapasitas sistem drainase.

Gangguan semakin parah ketika pelabuhan mengalami pemadaman listrik semalaman dua hari setelah banjir, yang kembali menghambat operasional.

Adil juga mengingatkan potensi kerusakan muatan.

“Jika air banjir di dalam pelabuhan sudah melewati mata kaki, seperti beberapa waktu lalu, ada risiko barang di dalam kontainer rusak. Air bisa merembes melalui karet penutup. Kontainer tidak sepenuhnya kedap udara, selalu ada celah kebocoran,” jelasnya.

Meski genangan di dalam kawasan pelabuhan hanya berlangsung satu hari, akses jalan menuju pelabuhan tetap terganggu pada hari-hari berikutnya akibat hujan lebat, terutama di koridor logistik utama sekitar Cakung.

Adil tidak dapat menyebutkan angka pasti jumlah perusahaan yang terdampak, namun menyatakan bahwa banyak dari sekitar 1.600 anggota ALFI di Jakarta mengeluhkan kemacetan.

“Keterlambatan pengiriman terjadi di mana-mana. Truk terjebak hampir setengah hari karena ketinggian air cukup parah. Kami tidak memiliki jalur khusus logistik, sehingga truk harus berbagi jalan dengan sepeda motor dan lalu lintas umum. Ketika sepeda motor mogok, kemacetan semakin parah dan menyebabkan keterlambatan ekspor maupun impor,” ujarnya.

Ketika pengiriman melampaui jam operasional gudang, truk kerap terpaksa parkir semalaman dengan biaya ditanggung perusahaan angkutan. Biaya tambahan serta berkurangnya jumlah perjalanan harian, jika terakumulasi, dapat menimbulkan kerugian besar.

Usaha kecil kian terjepit

Di luar sektor logistik dan transportasi, Pemerintah Provinsi Jakarta mengakui bahwa banjir juga mengganggu sektor perdagangan dan ritel, termasuk pasar tradisional, pedagang kaki lima, serta sektor jasa seperti transportasi daring, angkutan umum, dan pariwisata lokal.

Ketua Asosiasi UMKM Industri Indonesia (AKUMANDIRI), Hermawati Setyorinni, menyatakan bahwa banjir di wilayah Jabodetabek menyebabkan penurunan pendapatan yang tajam bagi pelaku usaha kecil.

“Pendapatan merosot drastis saat hujan, karena masyarakat enggan berbelanja. Layanan kurir pun terdampak; saat hujan lebat, mereka jauh lebih pasif dalam mengantar makanan, minuman, maupun barang lainnya,” ujarnya.

“Penjualan jelas melemah. Usaha yang masih mampu bertahan biasanya yang menjual makanan atau minuman hangat,” tambahnya.

Saat banjir, banyak pedagang terpaksa menghentikan kegiatan usaha karena lokasi yang sulit dijangkau, berkurangnya jumlah pelanggan, serta ketidakmampuan membayar upah pekerja.

“Ketika daya beli turun dan pendapatan menghilang, mereka tidak lagi mampu membayar pekerja. Saat kehilangan mata pencaharian, para pekerja memilih pulang ke kampung halaman,” tuturnya.

Hermawati menuturkan bahwa usaha mikro dapat meraih omzet harian antara Rp500.000 hingga Rp1 juta.

“Bahkan penjual gorengan dengan gerobak bisa memperoleh pendapatan hingga Rp350.000 per hari. Meski terlihat kecil, perputaran uangnya cukup besar,” katanya.

Kenaikan harga bahan baku akibat terganggunya distribusi di pasar tradisional akibat banjir semakin memperparah keadaan. “Dampaknya sangat luas. Masalah kecil dapat menjalar ke berbagai sektor,” ujarnya.

Sejak pertengahan Januari, genangan air memaksa penutupan sementara berbagai kios dan pasar tradisional. Pasar Cipulir di Jakarta Selatan beberapa kali terendam banjir bulan ini akibat hujan deras berkepanjangan, termasuk pada Kamis sore.

Pedagang di lantai dasar mengeluhkan hilangnya kesempatan berjualan yang berharga di periode yang seharusnya menjadi puncak permintaan menjelang Ramadan. Usaha kecil yang bergantung pada pengiriman daring juga merasakan dampaknya.

Sarah Nuraini, pemilik toko kabel dan aksesori di Jakarta Pusat yang mayoritas berjualan melalui platform e-commerce, mengungkapkan bahwa cuaca ekstrem memperlambat pengiriman barang dari Pelabuhan Tanjung Priok ke gudangnya.

Selain itu, ia kesulitan mendapatkan kurir untuk pengiriman ke pelanggan, sehingga karyawannya terpaksa bekerja lembur demi menunggu penjemputan pesanan.

Masalah lama yang mahal

Banjir bukanlah fenomena baru bagi Jakarta, namun ibu kota tropis ini seolah terus kewalahan menghadapinya dari tahun ke tahun. Banjir besar pada Maret 2025 menyebabkan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai Rp1,7 triliun, menurut BNPB.

Mengingat sifatnya yang berulang, Pemerintah Provinsi Jakarta menerapkan langkah-langkah preventif dan reaktif, kata Chico, mulai dari operasi modifikasi cuaca, pengerahan perahu karet dan kendaraan evakuasi, hingga distribusi pompa air dan logistik darurat.

Upaya mitigasi juga mencakup imbauan bekerja dari rumah bagi sektor non-esensial, dukungan evakuasi cepat untuk meminimalkan gangguan usaha, serta bantuan darurat bagi usaha mikro dan kecil yang terdampak melalui koordinasi lintas instansi, dengan penekanan pada pemulihan cepat setelah air surut.

“Untuk infrastruktur jangka menengah dan panjang, pemerintah terus melanjutkan normalisasi sungai, peningkatan kapasitas drainase, penertiban bangunan ilegal di bantaran sungai, serta pembangunan kolam retensi, termasuk Kolam Retensi Cakung Barat yang akan dimulai pada 2026 program JakTirta 2025–2027 untuk pengendalian banjir dan rob terpadu,” ujarnya.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2026 sebesar Rp81,32 triliun, pemerintah mengalokasikan Rp3,64 triliun khusus untuk pengendalian banjir, menjadikannya salah satu prioritas utama kota, sejajar dengan pengelolaan sampah dan pengurangan kemacetan, tambahnya.

Sumber: https://www.thejakartapost.com/business/2026/01/31/businesses-frustrated-that-rain-still-brings-jakarta-to-a-halt.html