Industri Kecil Masih Sulit Akses KUR meski Produk Sudah Tembus Merek Dunia

Rencana pemerintah memperkuat industrialisasi nasional masih terbentur realitas pahit di lapangan. Meski produknya telah menembus pasar internasional, sebagian pelaku industri kecil-menengah (IKM) masih kesulitan mengakses modal perbankan serta tergerus oleh gempuran produk impor.

Ketua Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil Menengah Indonesia (Akumandiri), Hermawati Setyorinny, mengatakan tantangan utama pelaku industri kecil adalah akses pembiayaan perbankan yang tidak seragam, lemahnya implementasi kebijakan sinergi dengan industri besar, hingga tekanan akibat banjir impor murah yang menggerus daya saing.

Salah satu masalah paling krusial adalah sulitnya IKM mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR), meskipun usaha yang dijalankan telah terbukti merambah pasar nasional maupun internasional.

Menurut Hermawati, banyak anggota organisasinya yang produknya sebenarnya sudah digunakan oleh merek-merek besar dunia. Ia mencontohkan produsen raket di Jawa Timur yang produknya dipasarkan dengan merek internasional seperti Yonex. Namun ketika mengajukan KUR, permohonan mereka tetap ditolak.

Penolakan kredit tersebut kerap terjadi karena pelaku usaha juga memiliki pinjaman konsumtif. Padahal, pinjaman konsumtif dan kredit modal usaha memiliki tujuan yang berbeda. Kondisi ini menunjukkan belum adanya keseragaman dalam implementasi program pembiayaan perbankan untuk UMKM dan IKM.

Di sisi lain, para pelaku industri kecil juga menghadapi tekanan biaya karena harus mengimpor bahan baku dari luar negeri. Pelemahan nilai tukar rupiah membuat beban tersebut semakin berat. Bahkan, beberapa industri kecil yang memasok pasar ekspor masih kesulitan memperoleh akses pembiayaan untuk modal kerja.

Banjir Impor

Selain masalah pembiayaan, industri kecil juga masih kewalahan menghadapi produk impor murah yang masuk ke pasar domestik. Salah satu contoh adalah industri peralatan rumah tangga seperti panci dan dandang yang banyak dikerjakan industri kecil di Semarang. Produk impor yang lebih murah membuat permintaan terhadap produk lokal menurun drastis.

Hermawati menilai pemerintah perlu lebih berani mengendalikan impor agar pasar domestik dapat lebih banyak diisi produk dalam negeri. Menurutnya, sulit bagi UMKM bersaing jika bahan baku masih harus diimpor sementara produk jadi dari luar negeri masuk dengan harga yang jauh lebih rendah.

Pelaku usaha juga mengeluhkan tingginya beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN), termasuk untuk pembelian bahan baku. PPN dikenakan tanpa membedakan skala usaha sehingga pelaku usaha kecil menghadapi beban yang relatif lebih berat. Akibatnya harga produk lokal menjadi kurang kompetitif dibandingkan produk impor.

Meski demikian, Hermawati menegaskan bahwa persoalan utama UMKM untuk masuk ke rantai pasok industri besar bukanlah kualitas produk. Banyak produk UMKM Indonesia yang telah memenuhi standar dan bahkan berhasil menembus pasar ekspor.

Ia berharap pemerintah dapat memastikan regulasi yang sudah dibuat benar-benar berjalan di lapangan. Menurutnya, pengawasan dan konsistensi pelaksanaan kebijakan menjadi kunci agar UMKM tidak harus berjuang sendiri.

Lebih Melibatkan IKM

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa penguatan industri manufaktur ke depan akan lebih melibatkan IKM sebagai bagian integral dari ekosistem industri nasional.

Pemerintah akan mendorong hal tersebut melalui berbagai program seperti pendampingan usaha, fasilitasi pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, standardisasi dan sertifikasi produk, serta perluasan akses pasar.

Strategi Besar Industrialisasi Nasional (SBIN) disusun dengan fokus pada industrialisasi berbasis sumber daya, pengembangan ekosistem industri, penguasaan teknologi, serta penerapan industri hijau dan berkelanjutan. Pemerintah juga menyiapkan berbagai program penguatan SDM industri, restrukturisasi mesin dan peralatan, penerapan teknologi, serta akselerasi industri hijau.

SBIN menekankan pentingnya integrasi antara IKM dan industri besar. IKM yang berada dekat dengan sumber daya alam akan dijadikan bagian dari rantai pasok industri besar melalui program business matching. Pemerintah berharap langkah ini dapat meningkatkan permintaan produk IKM, utilisasi produksi, dan penyerapan tenaga kerja di daerah.

Sumber: https://www.kompas.id/artikel/dorong-industrialisasi-inklusif-ikm-jadi-bagian-ekosistem