Bersatu untuk Singkirkan Aral

Selain memfasilitasi UMKM yang membutuhkan, AKUMANDIRI juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memajukan mereka.

Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM (KemenkopUKM), pelaku UMKM saat ini berjumlah 64,1 juta atau 99 persen dari total pelaku usaha di tanah air dan menyerap 116 juta tenaga kerja.

Sayangnya, berbagai kendala masih merintangi mereka, seperti kurangnya literasi keuangan, digitalisasi, hingga perpajakan. Untuk itu, Assosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau AKUMANDIRI hadir menjadi wadah untuk membantu mereka mengatasi kendala sekaligus mengembangkan potensi mereka.

Ketua Umum AKUMANDIRI Hermawati Setyorinny mengungkapkan, AKUMANDIRI adalah sebuah organisasi profesi dan gerakan sosial ekonomi yang bersifat independen, tidak terikat dan atau mengikatkan diri kepada partai politik maupun kekuatan politik mana pun, dan bernapaskan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan kesejahteraan.

“AKUMANDIRI dibentuk pada tahun 2016, yang memiliki visi untuk menata stakeholder baik pemerintah maupun nonpemerintah serta sebagai pusat informasi bagi para UMKM,” ungkapnya saat diwawancarai Majalah Pajak, Rabu (22/12).

Ia menambahkan, AKUMANDIRI berposisi sebagai penerus kebijakan dan mitra pemerintah dalam sosialisasi dan implementasi, sebagai perwakilan suara pengusaha koperasi, industri UMKM serta sebagai penata hubungan pengusaha IUMKM, pemerintah, serta para pengusaha besar.

Dengan keanggotaan didominasi sektor mikro, kepengurusan AKUMANDIRI saat ini berada di 50 provinsi, kabupaten/kota di Indonesia, dengan lebih 500.000 anggota terdaftar di tahun 2020.

Layanan

AKUMANDIRI menyediakan dua layanan, yakni pemberdayaan dan layanan arah visi misi. Pada layanan pemberdayaan, terdapat dua layanan pendukung. Pertama, layanan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan teknis, manajerial dan memicu penegakan integritas dan nilai etika dalam mengelola usaha. Kedua, layanan sertifikasi keanggotaan.

Sedangkan layanan arah visi misi dibagi menjadi empat. Pertama, penataan hubungan antarpengusaha IUMKM. Kedua, penataan hubungan antara pengusaha IUMKM dengan pemerintah. Ketiga, advokasi kebijakan dan layanan akses kepada dunia perbankan. Keempat, penataan hubungan antara pengusaha IUMKM dengan masyarakat pengguna jasa usaha IUMKM.

Selain fasilitas, Hermawati menjelaskan, AKUMANDIRI mengusung beberapa program unggulan, salah satunya, program Kios AKU.

“Kios AKU UMKM diperuntukkan bagi peminat individu atau perorangan atau para pedagang di lingkungannya. Kios AKU menggunakan aplikasi ordering, aplikasi penjualan, aplikasi digital produk dan aplikasi pendukung lainnya sesuai paket yang diambil,” jelasnya.

Konsep Kios AKU terbilang sederhana. Yang terpenting para pedagang perorangan memiliki ruangan atau kios berukuran minimal 2,5 x 2,5 meter atau 3 x 3 meter di rumahnya. Kemudian, dilakukan penataan toko untuk mempersiapkan pembukaan toko dan memberikan pasokan rutin produk melalui aplikasi digital. Untuk paket, AKUMANDIRI menyediakan paket Rp 25 juta dan Rp 40 juta.

“Dua minggu ke depan kita ada launching Kios AKU di Jogja, dimana akses permodalannya kita bekerjasama dengan BPR MSA. Saya berharap dapat muncul di seluruh daerah, karena ini juga dapat memperkuat akses perdagangan di daerah masing-masing,” imbuhnya.

Di masa pandemi seperti sekarang, AKUMANDIRI lebih banyak melakukan webinar dan workshop mengenai literasi keuangan, cara membuat website, mendesain kemasan, serta branding produk. Selain itu, AKUMANDIRI juga berbagi tip memanfaatkan media sosial dan WhatsApp untuk media promosi.

Kerja sama

Minimnya literasi digital, menurut Hermawati, adalah kendala terbesar bagi perkembangan UMKM. Kurangnya pengetahuan atau edukasi atas sumber daya manusia yang memadai juga turut menyulitkan kemajuan UMKM. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama semua pihak untuk mengatasi hal ini.

“Kita banyak melakukan sinergi mulai dari KemenkopUKM, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Investasi, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri. Untuk perbankan, kita ada kerja sama dengan BNI untuk akses permodalan sehingga seluruh anggota yang mengajukan akses KUR melalui AKUMANDIRI dapat difasilitasi dan tidak diminta jaminan, juga dengan Bank Nobu untuk sosialisasi penggunaan QRIS” ujarnya.

Selain itu, AKUMANDIRI juga bekerja sama dengan asosiasi dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk pendaftaran hak kekayaan intelektual. Tidak hanya itu, AKUMANDIRI juga berkolaborasi dengan Widya Analytic untuk membuat basis data UMKM yang bisa dijadikan acuan oleh pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya.

“Untuk 2022 saya berencana akan fokus ke database. Mulai dari sektornya apa saja, penghasilannya berapa, jumlah tenaga kerja, masukan, keluhan, dan nanti akan muncul negara butuh apa untuk program yang diperlukan supaya tepat sasaran,” jelasnya.

Hermawati juga kerap bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan sosialisasi Pajak kepada UMKM, konsultasi, hingga pengajaran cara membayar pajak.

“Dengan sosialisasi yang tepat, bahasa sederhana yang bisa diterima masyarakat, serta transparan penggunaannya untuk apa, pasti ada benang merahnya untuk menyadarkan masyarakat tentang pajak,” pungkasnya.