Jangan Hanya Janji, Capres-Cawapres Dituntut Selesaikan Akar Masalah UMKM
Jelang Pilpres 2024, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) selalu menjadi objek kampanye dari para kandidat. Berbagai program dan janji ditawarkan oleh para paslon mengenai perbaikan UMKM.
Namun, setelah perhelatan Pilpres selesai, kondisi UMKM pun tak banyak berubah.
Terkait itu, Ketua Asosiasi IUMKM Indonesia Akumandiri, Hermawati Setyorinny mengungkapkan banyak peraturan yang menaungi UMKM, namun tidak bisa berjalan baik di lapangan.
“Adapun program yang dibutuhkan pelaku UMKM sebenarnya di pemerintah sudah ada, tetapi eksekusi di lapangan tidak banyak terserap. Kenapa? karena sosialisasi program pemerintah masih kurang sampai ke masyarakat,” ujar Rinny biasa disapa dalam keterangannya, Senin (30/10).
Wanita asal Semarang itu membeberkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM saat ini. Bahkan itu menjadi akar masalah yang harus diselesaikan.
“Mulai dari peningkatan SDM UMKM juga belum banyak tersentuh, akses pembiayaan yang persyaratan dan prosedurnya yang tidak mudah bagi UMKM, aturan aturan atau legalitas yang masih sulit dijangkau UMKM dan kadang biayanya memberatkan, kurangnya ruang pemasaran bagi pelaku usaha mikro, ketersediaan dan ketidakterjangkauan bahan baku untuk produksi,” jelasnya.
Lanjut dia, kestabilan harga yang seharusnya pemerintah bisa mengendalikan tetapi justru naik terus. Di samping tentunya pentingnya edukasi tentang transformasi teknologi digital bagi UMKM juga dirasa penting.
“Itu semua sebenarnya poin-poin yang harus menjadi perhatian pemerintah atau calon pemimpin selanjutnya,” tegas Rinny.
Masih kata dia, arah kebijakan yang penting bagi capres dan cawapres adalah program yang berkelanjutan dengan poin penting harus diperbaiki.
“Yang kurang untuk disempurnakan, dengan aturan aturan hukum melandasi harus diperbaiki dan ditegakkan dengan pengawasan,” ungkapnya.
Hal yang tak kalah penting, menurut dia ialah pengelolaan sumber alam harus dikelola sebaik baiknya bagi masyarakat Indonesia.
“Sehingga masyarakat indonesia khususnya UMKM tidak tergantung dengan bahan baku impor. Cukup bisa dipenuhi dari dalam negeri saja,” pungkasnya.
Sumber: politik.rmol.id
